PENERIMAAN PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA IMPOR (BC 2.0) MELALUI PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK (PDE)

1. SOP ini menjelaskan proses penyampaian pemberitahuan pabean dalam rangka impor (BC 2.0) yang dimulai sejak penerimaan data PIB dari Importir oleh Sistem Komputer Pelayanan sampai dengan terbit respon nomor pendaftaran dan penjaluran atau respon Nota Pemberitahuan Penolakan.


2. Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap Pemberitahuan Pabean, misalnya Invoice,  Packing List,  Bill of Lading/Airway Bill, dokumen pemenuhan persyaratan Impor, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan.

3. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen dan Seksi Penindakan dan Penyidikan.

 

 


  1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.04/2007 tentang Tata Cara Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai;
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2007 tentang Pengawasan terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan;
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean;
  5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-39/BC/2008 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, Dan Penerimaan Negara yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-05/BC/2009;
  6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-42/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-08/BC/2009.
  1. Importir/PPJK mengisi PIB secara lengkap dengan menggunakan program aplikasi PIB (modul PIB), dengan mendasarkan pada data dan informasi dari dokumen pelengkap pabean.
  2. Importir/PPJK melakukan pembayaran bea masuk (BM), cukai, dan PDRI  melalui Bank Persepsi/Pos Persepsi, kecuali untuk importir yang menggunakan fasilitas pembayaran berkala;
  3. Memenuhi persyaratan perizinan dari instansi teknis terkait dalam hal barang yang diimpor masuk dalam kategori barang yang terkena aturan larangan dan/atau pembatasan

 

 

 

Tidak ada biaya.

SOP ini dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) menit sejak data diterima lengkap sampai dengan pengiriman respon nomor pendaftaran dan penjaluran:

  1. Dalam hal hasil penelitian lartas menunjukkan tidak diperlukan dokumen pemenuhan
    ketentuan larangan/pembatasan dan
  2. Tidak termasuk waktu tunggu konfirmasi pembayaran bank.