PENELITIAN PEMENUHAN KETENTUAN LARANGAN DAN PEMBATASAN (ANALYZING POINT)

 

1. SOP ini menjelaskan tentang proses penelitian pemenuhan ketentuan larangan dan pembatasan, dimulai sejak importir mengirimkan data PIB secara elektronik ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) sampai dengan SKP Memberikan nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB).


2. SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.

3. Kode billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran.

4. Ketentuan Larangan dan Pembatasan adalah ketentuan / persyaratan yang mengatur mengenai larangan impor / ekspor terhadap suatu barang dan persyaratan perijinan yang harus dipenuhi terhadap barang yang dibatasi untuk diimpor/ diekspor

5. SKP meneliti kebenaran :

  • Nomor dan tanggal Inward Manifes (BC 1.1)
  • kelengkapan pengisian PIB
  • nomor dan tanggal dokumen pengangkutan
  • kode dan nilai tukar valas
  • pos tarif
  • nomor pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) (jika ada)
  • kesesuaian data PIB dengan data BC 1.1
  • lartas
  • pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) atau jaminan

6. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Intelijen dan Penindakan.

 

 


  1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai;
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.04/2016 tentang Pembayaran dan/atau Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Kepabeanan dan Cukai Secara Elektronik;
  4. Perdirjen Bea dan Cukai nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk dipakai;

 

SOP ini memiliki ketertautan dengan prosedur PIB yang disampaikan melalui sistem PDE Kepabeanan, Penjaluran dan Pemeriksaan barang

 

  1. Importir
  2. SKP
  3. Pelaksana pada Seksi Intelijen dan Penindakan

 

  1. PIB.
  2. BC 1.1
  3. Dokumen pengangkutan
  4. Perizinan terkait
  5. Dokumen pembayaran

 

Nomor dan tanggal pendaftaran PIB.

 

  1. SKP menerima data PIB dan melakukan penelitian status importir dan PPJK serta kelengkapan data PIB serta menerbitkan tanggal pengajuan dan kode billing.
  2. Importir melakukan pembayaran bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor sesuai billing pembayaran, dan/atau menyerahkan jaminan.
  3. SKP atau Pelaksana pada Seksi Intelijen dan Penindakan melakukan penelitian pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan atas barang impor berdasarkan pos tarif dan/atau uraian jumlah dan jenis barang yang diberitahukan dalam PIB.
  4. Dalam hal berdasarkan PIB menunjukkan barang impor wajib memenuhi ketentuan larangan/pembatasan dan persyaratannya, SKP atau Pelaksana pada Seksi Intelijen dan Penindakan menerbitkan Nota Pemberitahuan Barang Larangan atau Pembatasan (NPBL) dengan tembusan kepada unit pengawasan
  5. Importir menerima respons NPBL.
  6. Importir menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan ke Kantor Pabean secara manual atau secara elektronik.
  7. Dalam hal berdasarkan PIB menunjukkan barang impor tidak wajib memenuhi ketentuan larangan/pembatasan atau ketentuan larangan/pembatasannya telah dipenuhi SKP memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PIB sebagai tanda bahwa PIB telah memenuhi syarat formal dan menetapkan jalur pengeluaran barang impor

Norma waktu layanan SOP ini adalah paling lama:

  1. 3 hari sejak PIB diterima secara lengkap untuk kantor pabean yang telah ditetapkan untuk memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu; atau
  2. 3 hari kerja sejak PIB diterima secara lengkap untuk kantor pabean yang belum ditetapkan untuk memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu.