Sebagai suatu organisasi yang menangani permasalahan yang sangat kompleks, Kementerian Keuangan memerlukan harmonisasi untuk mencapai sinergi dalam mewujudkan visi dan misinya. Sebuah langkah fenomenal telah diambil oleh pimpinan Kementerian Keuangan dengan melakukan Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (proses bisnis), dan sumber daya manusia (SDM).

Reformasi Birokrasi di Kementerian Keuangan telah dimulai sejak tahun 2006. Hingga tahun 2009, pelaksanaan Reformasi Birokrasi ditangani oleh Tim Reformasi Birokrasi Pusat (TRBP). Selanjutnya, pada tahun 2010, pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikoordinasikan oleh Forum Koordinasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan (FKRB) yang dibentuk oleh Menteri Keuangan dan Tim Reformasi Birokrasi Unit (TRBU) yang dibentuk oleh pimpinan masing-masing Unit Eselon I.

Tugas FKRB berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 65/ KMK.01/2010 adalah mengkoordinasikan, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh seluruh unit organsasi di Kementerian Keuangan serta mengkaji dan menyiapkan terbentuknya Badan Transformasi Birokrasi di Kementerian Keuangan. FKRB menjadi penyelaras Program Reformasi Birokrasi yang melebur ke dalam tugas pokok dan fungsi (tupoksi) unit terkait.

Reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan terus bergulir. Berawal dari cita-cita untuk menjadi institusi yang lebih melayani, akuntabel, dan transparan, perjalanan Reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan telah memasuki usia setengah dekade. Awal tahun 2012 menjadi momen penting dalam sejarah Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan (RB Kemenkeu), yaitu dengan disahkannya KMK Nomor 185/KMK.01/2012 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014. Pengesahan keputusan menteri ini merupakan komitmen nyata Kementerian Keuangan untuk terus melaksanakan perbaikan melalui reformasi birokrasi.

Selain itu, pembuatan roadmap reformasi birokrasi merupakan amanah Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2014 yang disusun oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) untuk menjadi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi seluruh K/L dan Pemda di Indonesia. Bersama dengan pengesahan roadmap RB Kemenkeu itu pula, tiga pilar utama yang menjadi penyokong reformasi birokrasi Kementerian Keuangan selama 4 tahun sejak pertama kali dicanangkan, berubah menjadi 9 program. Sembilan program tersebut merupakan aplikasi 8 area perubahan yang diamanahkan oleh Kemenpan RB melalui Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2014. Sembilan program tersebut terdiri atas:

(1) Manajemen Perubahan,

(2) Penataan Peraturan Perundang-Undangan,

(3) Penataan Penguatan Organisasi,

(4) Penataan Tatalaksana,

(5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur,

(6) Penguatan Pengawasan,

(7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja,

(8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dan

(9) Monitoring dan Evaluasi.

Peranan Kementerian Keuangan dalam proses reformasi birokrasi nasional tidak hanya tertulis di atas kertas. Sejak dilaksanakannya RB Kemenkeu, kinerja Kementerian Keuangan terus meningkat. Salah satunya terlihat dalam peningkatan penerimaan negara di bidang perpajakan yang saat ini mencapai angka 300% dari penerimaan negara di bidang perpajakan pada awal inisiasi RB Kemenkeu. Berbagai kantor layanan telah dimodernkan dan proses pelayanan telah dilaksanakan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Keberhasilan pelaksanaan RB Kemenkeu juga menjadi benchmark bagi K/L, Pemda bahkan perusahaan BUMN. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya permintaan studi banding maupun sharing knowledge tentang pelaksanaan RB Kemenkeu dari pihak-pihak tersebut.