Profil

Sebagai suatu organisasi yang menangani permasalahan yang sangat kompleks, Kementerian Keuangan memerlukan harmonisasi untuk mencapai sinergi dalam mewujudkan visi dan misinya. Sebuah langkah fenomenal telah diambil oleh pimpinan Kementerian Keuangan dengan melakukan Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (proses bisnis), dan sumber daya manusia (SDM).

Reformasi Birokrasi di Kementerian Keuangan telah dimulai sejak tahun 2006. Hingga tahun 2009, pelaksanaan Reformasi Birokrasi ditangani oleh Tim Reformasi Birokrasi Pusat (TRBP). Selanjutnya, pada tahun 2010, pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikoordinasikan oleh Forum Koordinasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan (FKRB) yang dibentuk oleh Menteri Keuangan dan Tim Reformasi Birokrasi Unit (TRBU) yang dibentuk oleh pimpinan masing-masing Unit Eselon I.

Tugas FKRB berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 65/ KMK.01/2010 adalah mengkoordinasikan, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh seluruh unit organsasi di Kementerian Keuangan serta mengkaji dan menyiapkan terbentuknya Badan Transformasi Birokrasi di Kementerian Keuangan. FKRB menjadi penyelaras Program Reformasi Birokrasi yang melebur ke dalam tugas pokok dan fungsi (tupoksi) unit terkait.

Reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan terus bergulir. Berawal dari cita-cita untuk menjadi institusi yang lebih melayani, akuntabel, dan transparan, perjalanan Reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan telah memasuki usia setengah dekade. Awal tahun 2012 menjadi momen penting dalam sejarah Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan (RB Kemenkeu), yaitu dengan disahkannya KMK Nomor 185/KMK.01/2012 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014. Pengesahan keputusan menteri ini merupakan komitmen nyata Kementerian Keuangan untuk terus melaksanakan perbaikan melalui reformasi birokrasi.

Selain itu, pembuatan roadmap reformasi birokrasi merupakan amanah Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2014 yang disusun oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) untuk menjadi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi seluruh K/L dan Pemda di Indonesia. Bersama dengan pengesahan roadmap RB Kemenkeu itu pula, tiga pilar utama yang menjadi penyokong reformasi birokrasi Kementerian Keuangan selama 4 tahun sejak pertama kali dicanangkan, berubah menjadi 9 program. Sembilan program tersebut merupakan aplikasi 8 area perubahan yang diamanahkan oleh Kemenpan RB melalui Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2014. Sembilan program tersebut terdiri atas:

(1) Manajemen Perubahan,

(2) Penataan Peraturan Perundang-Undangan,

(3) Penataan Penguatan Organisasi,

(4) Penataan Tatalaksana,

(5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur,

(6) Penguatan Pengawasan,

(7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja,

(8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dan

(9) Monitoring dan Evaluasi.

Peranan Kementerian Keuangan dalam proses reformasi birokrasi nasional tidak hanya tertulis di atas kertas. Sejak dilaksanakannya RB Kemenkeu, kinerja Kementerian Keuangan terus meningkat. Salah satunya terlihat dalam peningkatan penerimaan negara di bidang perpajakan yang saat ini mencapai angka 300% dari penerimaan negara di bidang perpajakan pada awal inisiasi RB Kemenkeu. Berbagai kantor layanan telah dimodernkan dan proses pelayanan telah dilaksanakan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Keberhasilan pelaksanaan RB Kemenkeu juga menjadi benchmark bagi K/L, Pemda bahkan perusahaan BUMN. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya permintaan studi banding maupun sharing knowledge tentang pelaksanaan RB Kemenkeu dari pihak-pihak tersebut.

 Berikut adalah beberapa prestasi yang telah berhasil diraih oleh KPPBC TMP A Jakarta:

• Penghargaan Satuan Kerja berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2021 dari Kementerian PAN-RB

• Bea Cukai Jakarta mendapat penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II pada tahun 2021

• Penghargaan Satuan Kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2019 dari Kementerian PAN-RB

• Satker dengan Tingkat Kepatuhan Tinggi atas Penyampaian LPJ Bendahara Selama Tahun 2017 (Penghargaan oleh KPPN Jakarta II)

• Kantor yang Telah Melakukan Pemusnahan Arsip sesuai KMK 983/KM.1/2015 pada Tahun 2017 dan 2018 (Sertifikat oleh Kepala Biro Umum Kementerian Keuangan)

• LHKPN dan LHKASN 100% (Tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020)

• KPPBC TMP A Jakarta berhasil menggagalkan importasi NPP selama tahun 2015 s.d. sekarang, melalui penegakan sebanyak 2 kali di Tahun 2015 dan 12 kali di tahun 2020, dengan jumlah NPP:

  - Alprazolam sebanyak 90 butir

  - Amphetamine sebanyak 53,4 gram dan 360 butir

  - Clonazepam sebanyak 180 butir

  - Ephedrine sebanyak 1200 butir

  - Ganja sebanyak 258 gram

  - Kokain sebanyak 358 gram

  - Shabu sebanyak 3317 gram

• Kantor dengan Predikat Pengendalian Intern Efektif (PIE) atas Hasil Reviu Tim Itjen-Kemenkeu terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2017 (Catatan Hasil Reviu disampaikan oleh Itjen)