Dalam rangka memperingati ulang tahun kemerdekaan ke-74 RI, Bea Cukai jakarta kenang jasa para pahlawan dengan gelar berbagai perlombaan, mulai dari catur hingga joget kursi.

Bea Cukai Jakarta melakukan pemotongan dan pembagian hewan qurban pada Minggu (11/08/2019) yang berlokasi  di halaman Kantor Bea Cukai Jakarta, berkaitan dengan momen Hari Raya Idul Adha 1440 H.

Menteri keuangan Ibu Sri Mulyani bersama, Dirjen Bea Cukai Bapak, Heru Pambudi serta Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Bapak Oentarto Wibowo datang langsung ke posko bantuan informasi yang terletak di Kantor Bea Cukai Halim untuk mendampingi para keluarga penumpang pesawat Lion Air JT610.

Pemerintah melalui Bea Cukai telah memberlakukan penetapan tarif cukai untuk vape sebesar 57%. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 146/PMK.04/2017, cukai terhadap vape mulai diberlakukan tanggal 1 Juli 2018. Namun dalam pelaksanannya, Bea Cukai memberikan relaksasi hingga 1 Oktober 2018 kepada para pengusaha vape.

Mensosialisasikan hal tersebut, Bea Cukai Jakarta bersinergi dengan Direktorat Teknis dan fasilitas cukai dan APVI (Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia) membuka stand “Bea dan Cukai” pada acara Vape Fair 2018 yang berlokasi di JIEXPO Kemayoran, 8-9 September 2018.

Jakarta, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta melakukan kunjungan kerja ke Toko Bebas Bea, Rabu (21/8/2019).

Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta melakukan kunjungan kerja ke Toko Bebas Bea, Rabu (21/8/2019).

Jakarta 14/08/2019, 10 Mahasiswa Prodip I Jurusan Kepabeanan dan Cukai PKN STAN melakukan presentasi atas hasil study terkait praktik pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai pada Kantor Bea Cukai Jakarta.

Selasa (13/08/2019), Bea Cukai Jakarta kedatangan Tim survei dari perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara yang di pimpin oleh Bapak Amiruli, sebagai tindak lanjut pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Formulir data registrasi Pengusaha BKC (Barang Kena Cukai) online dapat diakses disini

*Sebelum mengisi formulir diatas ini, Pastikan Perusahaan anda telah menggunakan nomor NPPBKC baru (28 Digit)
Jika masih menggunakan format permohonan lama (10 Digit), mohon untuk melakukan pembaruan terlebih dahulu ke Kantor Bea Cukai Halim.

Untuk Pengusaha Pabrik, Importir dan Penyalur, diharapkan untuk mengisi secara manual melalui form yang dapat diunduh disini

*Pada File Poin D - (Formulir Data Registrasi Pengusaha BKC).

Himbauan kepada Pengusaha BKC (Barang Kena Cukai) terkait dengan PMK Nomor 66/PMK/.04/2019 tentang Tata Cara Pemeberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dan PMK Nomor 94/PMK.04/2019 tentang Kewajiban Pencatatan Bagi Pengusaha Pabrik Skala Kecil, Penyalur Skala Kecil yang wajib memiliki izin, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang wajib memliki izin. Softcopy surat dapat didownload disini :

Unduh Disini

Mohon untuk mengonfirmasikan kehadiran perwakilan perusahaan melalui:

• Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. / Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. atau
• Telepon: (021) 8092548 / 0812 8259 0665

Materi Sosialisasi dapat anda dapatkan pada menu Data & Publikasi - > MATERI SOSIALISASI -> Sosialisasi Pita Cukai 2017

7 (tujuh) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) FTA dan 1 (satu) PMK USDFS dengan HS sesuai BTKI 2017 sudah diterbitkan dengan nomor PMK 24 s.d 31 Tahun 2017. Softcopy Peraturan Tersebut dapat di download melalui Menu PERATURAN pada website ini atau melalui website http://www.sjdih.depkeu.go.id/ind/ 

Untuk Update Modul dan info lebih lanjut terkait BTKI silahkan mengunjungi website DJBC termasuk FAQ yang bisa dilihat di http://www.beacukai.go.id/faq/faq-terkait-buku-tarif-kepabeanan-indonesia-btki-.html 

Kemajuan teknologi informasi merupakan keniscayaan zaman dari masa ke masa. Hampir seluruh perusahaan maupun instansi pemerintah berlomba-lomba memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Salah satunya adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Instansi pemerintah yang berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Tuntutan pelayanan agar lebih efektif dan efisien, optimalisasi pemanfaatan infrastruktur DJBC, penghematan APBN juga melatarbelakangi DJBC untuk menerapkan sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) Internet. PDE Internet merupakan media penyampaian terbaru yang dapat digunakan oleh para stakeholders (pengusaha importir /  eksportir) untuk mengajukan Pemberitahuan Pebean berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) maupun Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC).

Di situs mesin pencari Google, saya coba mengetik kata “bea cukai” pada kolom pencarian. Setelah saya mengetik kata tersebut, Google secara otomatis menyarankan beberapa kata kunci yang sering digunakan orang-orang dalam mesin pencari, di antaranya “bea cukai tanjung priok”, “bea cukai kurs”, “bea cukai karir”, dan sebagainya seperti di bawah ini:

Pemerintah  telah menerbitkan tiga peraturan yang mendukung implementasi pengenaan cukai Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) seperti Vape-Rokok Elektrik. Tiga aturan ini adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.66/PMK.04/2018 tentang Tata Vara Pemberian Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), PMK No.67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, serta PMK No.68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai.

Perkembangan Industri rokok di Indonesia telah berlangsung dengan sedemikian pesatnya dalam rentang waktu yang lama. Sebagian besar kegiatan industri rokok terpusat di Pulau Jawa. Hal ini tak bisa dipungkiri karena sejarah rokok, utamanya rokok kretek, dimulai di Kota Kudus Jawa Tengah pada sekitar tahun 1870-an.