Belum lama ini Menteri Keuangan menerbitkan peraturan baru di bidang cukai yaitu PMK 94/PMK.04/2018 tentang Kewajiban Melakukan Pencatatan Bagi Pengusaha Pabrik Skala Kecil, Penyalur Skala Kecil yang Wajib Memiliki Izin, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang Wajib Memiliki Izin, menggantikan PMK 110/PMK.04/2008. Menyebarluaskan hal tersebut, Bea Cukai Jakarta Selenggarakan Sosialisasi kepada pengguna jasa di lingkungan wilayah Bea Cukai Jakarta yang wajib melakukan pencatatan pada Rabu (14/11).
Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan reksan cukai atas peraturan-peraturan yang berlaku, meningkatkan efektivitas dan efisiensi fungsi pengawasan Bea Cukai, serta penyempurnaan pedoman penyelenggaraan pencatatan di bidang cukai.
Pada Kesempatan tersebut Tim Sosialisasi menjelaskan beberapa pokok materi perubahan pada ketentuan pencatatan di PMK 94, diantaranya perubahan bentuk lampiran, bukti transaksi, definisi pembukuan, cara pencatatan, nama pemasok MMEA, pelaporan, serta unsur pencatatan, dimana pengguna jasa diperbolehkan melakukan pencatatan dengan format lain sepanjang memenuhi unsur-unsur tersebut.
“Inti dari pencatatan adalah pelaporan atas catatan yang dilakukan kepada pihak yang berwenang (DJBC) setiap tiga bulan sekali. Laporan ini dapat menjadi bahan Analisa dalam melakukan pengawasan dan pelayanan.”, ujar Bapak Achmad Sandri, Kepala Seksi Kepatuhan Pengusaha BKC.
Diharapkan agar pengusaha di bidang cukai khususnya pihak-pihak tempat penjualan minuman beralkohol dapat lebih peduli lagi terhadap keaslian pita cukai , izin NPPBKC sebagai Pengusaha Tempat Penjualan Eceran ketentuan- ketentuan pada kegiatan pencatatan serta dokumen- dokumen terkait proses bisnis di bidang cukai agar dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran.
