Menteri keuangan Ibu Sri Mulyani bersama, Dirjen Bea Cukai Bapak, Heru Pambudi serta Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Bapak Oentarto Wibowo datang langsung ke posko bantuan informasi yang terletak di Kantor Bea Cukai Halim untuk mendampingi para keluarga penumpang pesawat Lion Air JT610.

Pemerintah melalui Bea Cukai telah memberlakukan penetapan tarif cukai untuk vape sebesar 57%. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 146/PMK.04/2017, cukai terhadap vape mulai diberlakukan tanggal 1 Juli 2018. Namun dalam pelaksanannya, Bea Cukai memberikan relaksasi hingga 1 Oktober 2018 kepada para pengusaha vape.

Mensosialisasikan hal tersebut, Bea Cukai Jakarta bersinergi dengan Direktorat Teknis dan fasilitas cukai dan APVI (Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia) membuka stand “Bea dan Cukai” pada acara Vape Fair 2018 yang berlokasi di JIEXPO Kemayoran, 8-9 September 2018.

Jakarta, 11/12 – Manufacturing and MachineTools Indonesia Series 2017, penutup event pameran internasional tahun ini yang diselenggarakan di JI-Expo - Kemayoran.

Pada hari Minggu, 18 Desember 2016 di Bundaran Hotel Indonesia Sudirman, Kanwil Jakarta mengadakan acara Car Free Day dalam rangka memperingati hari Anti Korupsi.

Jakarta, Selasa 18 Juni 2019 – Bea Cukai Jakarta terima kunjungan dari Indonesian Diaspora SME-SMI Export Empowerment and Development (ID SEED), organisasi Indonesia Diaspora yang bergerak di dalam pengembangan UKM-IKM berorientasi ekspor dengan program pembinaan dan pendampingan UKM-IKM Indonesia yang bertujuan untuk mendorong peningkatan ekspor Indonesia ke mancanegara.

Ketua Umum ID SEED, Ira Damayani mengatakan, kunjungan perdana ini bermaksud untuk menjalin kerja sama dan mendapatkan arahan terkait kepabeanan dan cukai.

“Salah satu program yang sedang kami sinergikan dengan Kementerian Koperasi dan UKM yaitu program AMEN (ASEAN Mentoring Entrepreneurship Network) dalam upaya meningkatkan UKM Go Global & Go Ekspor,” ungkap Ira.

Kepala Kantor Bea Cukai Jakarta, Chairul Saleh menyambut senang kehadiran dari Indonesia Diaspora. Menurutnya, hal ini tentu baik bagi kedua pihak untuk saling mengenal dan mengetahui apa yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan kegiatan ekspor, khususnya di sektor UKM-IKM.

“Memiliki salah satu tugas sebagai trade fasilitator, Bea Cukai mempunyai program yang disebut KITE-IKM yaitu Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil Menengah,” ungkap Chairul.

Chairul menyampaikan, melalui program ini pengusaha mendapatkan beberapa fasilitas kepabeanan dan cukai yaitu pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PPN dan PPnBM.

Untuk menopang IKM, terdapat juga Pusat Logistik Berikat (PLB), barang-barang impor yang masuk untuk diexpor kembali bisa dititipkan terlebih dahulu di PLB, ujarnya.

“Dengan begitu, pengusaha dapat menghemat biaya sebab tidak dikenakan bea masuk dan PDRI saat mengimpor bahan baku, mesin atau barang contoh,” pungkas Chairul.

Jakarta – Bea Cukai Jakarta menggelar apel rutin bulanan dan halal bi halal pascalibur lebaran Idulfitri 1440 Hijriah, Senin (17/06). Kepala Kantor Bea Cukai Jakarta, Chairul Saleh selaku Pembina Apel kali ini menyampaikan pencapaian kantor bea cukai Jakarta memasuki akhir semester I 2019.

Pertama, terkait pencanangan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM). “Kantor kita sudah memasuki tahap penilaian WBK dan WBBM, penilaian dari Kanwil (Kantor Wilayah DJBC Jakarta), dari Kantor Pusat, dan Itjen (Inspektorat Jenderal),” ungkap Chairul.

Chairul mengharapkan tidak terjadi penurunan nilai di level Kementerian PAN-RB. Oleh karena itu, Ia mengimbau kepada seluruh pegawai selalu menjaga komitmen dalam pencanangan WBK-WBBM ini.

“WBK-WBBM adalah kerja tim, sehingga kita harus saling mengingatkan satu sama lain, karena apabila terjadi pelanggaran individu tentu dapat mengurangi penilaian kantor,” ujar Chairul.

Kedua, kepala kantor menyampaikan bahwa target penerimaan cukai belum mencapai target yang diharapkan hingga akhir Mei 2019. “Untuk itu kita terus berupaya dan meningkatkan semangat kerja agar target penerimaan tahun ini tercapai,” tuturnya.

Usai Apel, dilanjutkan kegiatan halal bihalal. “Selamat idul fitri 1440 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin, mari kita manfaatkan momen lebaran ini untuk saling memaafkan” pungkas Chairul.

Jakarta, 1 Juni 2019 – Bea Cukai Jakarta menggelar Upacara Bendera Merah Putih memperingati Hari Kelahiran Pancasila yang mengusung tema “Kita Indonesia Kita Pancasila”. Tak kurang dari 600 orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dan Instansi sekitar turut hadir mengikuti upacara yang diselenggarkan di area Lapangan Bandara Halim Perdanakusuma.

Jakarta, 22 Mei 2019 – Bulan Ramadan, ketika pahala amal baik dilipatgandakan, menjadi momen yang tepat diisi dengan kegiatan-kegiatan bernilai ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT. Tak terkecuali bagi Bea Cukai Jakarta, di bulan penuh berkah ini Bea Cukai Jakarta menggelar kegiatan buka puasa bersama. Pada kegiatan ini, Bea Cukai Jakarta turut mengundang anak-anak asuh dari Yayasan Panti Yatim Indonesia. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan Gema Bulan Ramadan 1440 Hijriah.

Himbauan kepada Pengusaha BKC (Barang Kena Cukai) terkait dengan PMK Nomor 66/PMK/.04/2019 tentang Tata Cara Pemeberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dan PMK Nomor 94/PMK.04/2019 tentang Kewajiban Pencatatan Bagi Pengusaha Pabrik Skala Kecil, Penyalur Skala Kecil yang wajib memiliki izin, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang wajib memliki izin. Softcopy surat dapat didownload disini :

Unduh Disini

Mohon untuk mengonfirmasikan kehadiran perwakilan perusahaan melalui:

• Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. / Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. atau
• Telepon: (021) 8092548 / 0812 8259 0665

Materi Sosialisasi dapat anda dapatkan pada menu Data & Publikasi - > MATERI SOSIALISASI -> Sosialisasi Pita Cukai 2017

7 (tujuh) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) FTA dan 1 (satu) PMK USDFS dengan HS sesuai BTKI 2017 sudah diterbitkan dengan nomor PMK 24 s.d 31 Tahun 2017. Softcopy Peraturan Tersebut dapat di download melalui Menu PERATURAN pada website ini atau melalui website http://www.sjdih.depkeu.go.id/ind/ 

Untuk Update Modul dan info lebih lanjut terkait BTKI silahkan mengunjungi website DJBC termasuk FAQ yang bisa dilihat di http://www.beacukai.go.id/faq/faq-terkait-buku-tarif-kepabeanan-indonesia-btki-.html 

Pemberlakuan KEP-351/BC/2017 tanggal 24 Februari 2017 tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Penyampaian Dokumen Pemberitahuan Pabean Melalui Sistem Aplikasi Sentralisasi TPB (CEISA TPB) di KPPBC TMP A Jakarta Terhitung Mulai Tanggal (TMT): Per 1 April 2017

Softcopy dokumen tersebut dapat anda unduh pada menu utama -> PERATURAN

Kemajuan teknologi informasi merupakan keniscayaan zaman dari masa ke masa. Hampir seluruh perusahaan maupun instansi pemerintah berlomba-lomba memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Salah satunya adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Instansi pemerintah yang berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Tuntutan pelayanan agar lebih efektif dan efisien, optimalisasi pemanfaatan infrastruktur DJBC, penghematan APBN juga melatarbelakangi DJBC untuk menerapkan sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) Internet. PDE Internet merupakan media penyampaian terbaru yang dapat digunakan oleh para stakeholders (pengusaha importir /  eksportir) untuk mengajukan Pemberitahuan Pebean berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) maupun Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC).

Di situs mesin pencari Google, saya coba mengetik kata “bea cukai” pada kolom pencarian. Setelah saya mengetik kata tersebut, Google secara otomatis menyarankan beberapa kata kunci yang sering digunakan orang-orang dalam mesin pencari, di antaranya “bea cukai tanjung priok”, “bea cukai kurs”, “bea cukai karir”, dan sebagainya seperti di bawah ini:

Pemerintah  telah menerbitkan tiga peraturan yang mendukung implementasi pengenaan cukai Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) seperti Vape-Rokok Elektrik. Tiga aturan ini adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.66/PMK.04/2018 tentang Tata Vara Pemberian Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), PMK No.67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, serta PMK No.68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai.

Perkembangan Industri rokok di Indonesia telah berlangsung dengan sedemikian pesatnya dalam rentang waktu yang lama. Sebagian besar kegiatan industri rokok terpusat di Pulau Jawa. Hal ini tak bisa dipungkiri karena sejarah rokok, utamanya rokok kretek, dimulai di Kota Kudus Jawa Tengah pada sekitar tahun 1870-an.