Berita

Menteri keuangan Ibu Sri Mulyani bersama, Dirjen Bea Cukai Bapak, Heru Pambudi serta Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Bapak Oentarto Wibowo datang langsung ke posko bantuan informasi yang terletak di Kantor Bea Cukai Halim untuk mendampingi para keluarga penumpang pesawat Lion Air JT610.

Selengkapnya...

Pemerintah melalui Bea Cukai telah memberlakukan penetapan tarif cukai untuk vape sebesar 57%. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 146/PMK.04/2017, cukai terhadap vape mulai diberlakukan tanggal 1 Juli 2018. Namun dalam pelaksanannya, Bea Cukai memberikan relaksasi hingga 1 Oktober 2018 kepada para pengusaha vape.

Mensosialisasikan hal tersebut, Bea Cukai Jakarta bersinergi dengan Direktorat Teknis dan fasilitas cukai dan APVI (Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia) membuka stand “Bea dan Cukai” pada acara Vape Fair 2018 yang berlokasi di JIEXPO Kemayoran, 8-9 September 2018.

Selengkapnya...

Jakarta, 11/12Manufacturing and MachineTools Indonesia Series 2017, penutup event pameran internasional tahun ini yang diselenggarakan di JI-Expo - Kemayoran.

Selengkapnya...

Pada hari Minggu, 18 Desember 2016 di Bundaran Hotel Indonesia Sudirman, Kanwil Jakarta mengadakan acara Car Free Day dalam rangka memperingati hari Anti Korupsi.

Selengkapnya...

Jakarta, 05/12. Kantor Bea Cukai Jakarta menjadi salah satu kantor pelaksanaan uji coba (Piloting) Aplikasi Cukai terbaru. Aplikasi tersebut dinamakan ExSIS/SAC3 ( Excise Services and Information System / Sistem Aplikasi Cukai Versi 3.

Selengkapnya...

Jakarta, 23/11 – Bea Cukai Jakarta melakukan kunjungan ke Salon International d’almentation (SIAL) Interfood 2018, pameran kuliner berskala internasional  yang digelar di JIExpo Kemayoran, pada 21-24 November 2018. Diikuti hampir 1.000 peserta dari 35 negara.

Selengkapnya...

Belum lama ini Menteri Keuangan menerbitkan peraturan baru di bidang cukai yaitu PMK 94/PMK.04/2018 tentang Kewajiban Melakukan Pencatatan Bagi Pengusaha Pabrik Skala Kecil, Penyalur Skala Kecil yang Wajib Memiliki Izin, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang Wajib Memiliki Izin, menggantikan PMK 110/PMK.04/2008. Menyebarluaskan hal tersebut, Bea Cukai Jakarta Selenggarakan Sosialisasi kepada pengguna jasa di lingkungan wilayah Bea Cukai Jakarta yang wajib melakukan pencatatan pada Rabu (14/11).

Acara ini bertujuan untuk  meningkatkan kepatuhan reksan cukai atas peraturan-peraturan yang berlaku, meningkatkan efektivitas  dan efisiensi fungsi pengawasan Bea Cukai, serta penyempurnaan pedoman penyelenggaraan pencatatan di bidang cukai.

Pada Kesempatan tersebut Tim Sosialisasi menjelaskan beberapa pokok materi perubahan pada ketentuan pencatatan di PMK 94, diantaranya perubahan bentuk lampiran, bukti transaksi, definisi pembukuan, cara pencatatan, nama pemasok MMEA, pelaporan, serta unsur pencatatan,  dimana pengguna jasa diperbolehkan  melakukan pencatatan dengan format lain sepanjang memenuhi unsur-unsur tersebut.

“Inti dari pencatatan adalah pelaporan atas catatan yang dilakukan kepada pihak yang berwenang (DJBC) setiap tiga bulan sekali. Laporan ini  dapat menjadi bahan Analisa dalam melakukan pengawasan dan pelayanan.”, ujar Bapak Achmad Sandri, Kepala Seksi Kepatuhan Pengusaha BKC.

Diharapkan agar pengusaha di bidang cukai khususnya pihak-pihak tempat penjualan minuman beralkohol dapat lebih peduli lagi terhadap keaslian pita cukai , izin NPPBKC sebagai Pengusaha Tempat Penjualan Eceran ketentuan- ketentuan pada kegiatan pencatatan serta dokumen- dokumen terkait proses bisnis di bidang cukai agar dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran.

Jakarta, 13/11, Bea Cukai Jakarta selenggarakan Sosialisasi dan asistensi instalasi modul PDE Internet PIB (Pemberitahuan Impor Barang) dan PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) yang dihadiri oleh importir, eksportir, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) yang merupakan Pengguna jasa di wilayah lingkungan KPPBC TMP A Jakarta.

Selengkapnya...
Hari/Tanggal : Rabu, 08 Maret 2017
Waktu : 09:30 s.d Selesai
Tempat : Aula KPPBC TMP A Jakarta
Acara : Sosialisasi Ketentuan Cukai dan Pengenalan Pita Cukai Tahun 2017

Mohon untuk mengonfirmasikan kehadiran perwakilan perusahaan melalui:

  • Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. / Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. atau
  • Telepon: (021) 8092548 / 0812 8259 0665

Materi Sosialisasi dapat anda dapatkan pada menu Data & Publikasi - > MATERI SOSIALISASI -> Sosialisasi Pita Cukai 2017

7 (tujuh) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) FTA dan 1 (satu) PMK USDFS dengan HS sesuai BTKI 2017 sudah diterbitkan dengan nomor PMK 24 s.d 31 Tahun 2017. Softcopy Peraturan Tersebut dapat di download melalui Menu PERATURAN pada website ini atau melalui website http://www.sjdih.depkeu.go.id/ind/ 

Untuk Update Modul dan info lebih lanjut terkait BTKI silahkan mengunjungi website DJBC termasuk FAQ yang bisa dilihat di http://www.beacukai.go.id/faq/faq-terkait-buku-tarif-kepabeanan-indonesia-btki-.html 

Pemberlakuan KEP-351/BC/2017 tanggal 24 Februari 2017 tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Penyampaian Dokumen Pemberitahuan Pabean Melalui Sistem Aplikasi Sentralisasi TPB (CEISA TPB) di KPPBC TMP A Jakarta Terhitung Mulai Tanggal (TMT): Per 1 April 2017

Softcopy dokumen tersebut dapat anda unduh pada menu utama -> PERATURAN

Materi Sosialiasi baik yang akan atau telah dilaksanakan di KPPBC TMP A Jakarta dapat anda download dengan cara mengakses menu utama -> Data dan Publikasi -> Materi Sosialisasi

Khusus untuk Materi sosialisasi BTKI Tahun 2017 dapat di akses disini.

Pemerintah  telah menerbitkan tiga peraturan yang mendukung implementasi pengenaan cukai Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) seperti Vape-Rokok Elektrik. Tiga aturan ini adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.66/PMK.04/2018 tentang Tata Vara Pemberian Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), PMK No.67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, serta PMK No.68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai.

Selengkapnya...

Perkembangan Industri rokok di Indonesia telah berlangsung dengan sedemikian pesatnya dalam rentang waktu yang lama. Sebagian besar kegiatan industri rokok terpusat di Pulau Jawa. Hal ini tak bisa dipungkiri karena sejarah rokok, utamanya rokok kretek, dimulai di Kota Kudus Jawa Tengah pada sekitar tahun 1870-an.

Selengkapnya...