Berita

Dalam rangka memperingati ulang tahun kemerdekaan ke-74 RI, Bea Cukai jakarta kenang jasa para pahlawan dengan gelar berbagai perlombaan, mulai dari catur hingga joget kursi.

Selengkapnya...

Bea Cukai Jakarta melakukan pemotongan dan pembagian hewan qurban pada Minggu (11/08/2019) yang berlokasi  di halaman Kantor Bea Cukai Jakarta, berkaitan dengan momen Hari Raya Idul Adha 1440 H.

Selengkapnya...

Menteri keuangan Ibu Sri Mulyani bersama, Dirjen Bea Cukai Bapak, Heru Pambudi serta Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Bapak Oentarto Wibowo datang langsung ke posko bantuan informasi yang terletak di Kantor Bea Cukai Halim untuk mendampingi para keluarga penumpang pesawat Lion Air JT610.

Selengkapnya...

Pemerintah melalui Bea Cukai telah memberlakukan penetapan tarif cukai untuk vape sebesar 57%. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 146/PMK.04/2017, cukai terhadap vape mulai diberlakukan tanggal 1 Juli 2018. Namun dalam pelaksanannya, Bea Cukai memberikan relaksasi hingga 1 Oktober 2018 kepada para pengusaha vape.

Mensosialisasikan hal tersebut, Bea Cukai Jakarta bersinergi dengan Direktorat Teknis dan fasilitas cukai dan APVI (Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia) membuka stand “Bea dan Cukai” pada acara Vape Fair 2018 yang berlokasi di JIEXPO Kemayoran, 8-9 September 2018.

Selengkapnya...

Bea Cukai Jakarta menyelenggarakan internalisasi penguatan integritas dan pemeliharaan marwah Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Kamis (21/4). Hal ini bertujuan dalam rangka BC Jakarta menuju predikat WBBM.

Kepala kantor Bea Cukai Jakarta, Untung Purwoko menyampaikan BC Jakarta yang telah meraih predikat WBK pada tahun 2019 diusulkan untuk menuju WBBM di 2021.

“Pekerjaan berat memang, namun dengan kerja sama dan komitmen integritas, saya yakin bisa meraih WBBM di 2021,” ungkap Untung.

Untung menegaskan internalisasi ini bukan hanya menjadi kegiatan formalitas tapi dapat diimplementasikan dalam bekerja.

“Di samping mencapai target, kantor kita juga diharapkan bisa meraih predikat WBBM, mari kita bersemangat,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Kerja WBBM, Abdul Rahman mengharapkan partisipasi aktif dan dukungan dari seluruh pegawai.

“Kita jaga terus predikat WBK dengan integritas serta berkomitmen untuk meraih WBBM,” imbuh Rahman.

Ia menambahkan selain menjaga predikat wilayah bebas dari korupsi, tetapi juga bebas dari gratifikasi dan pungli.

BC Jakarta WBBM, bisa!!

Jakarta – Bea Cukai Jakarta mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2021 untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional dan penguatan reformasi, Rabu (2/12).

Kepala Kantor Bea Cukai Jakarta, Untung Purwoko mengatakan pelaksanaan FGD di triwulan IV merupakan kali ketiga di tahun ini.

Ia memaparkan dalam menghadapi pandemi covid-19 telah banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melalui program PEN. Pemerintah melanjutkan PEN di 2021, selain itu APBN akan menjadi tumpuan utama pemulihan ekonomi nasional.

“Pandemi covid-19 membawa banyak perubahan, bahkan di triwulan IV ini mengalami resesi,” ungkap Untung.

Pandemi covid-19 berdampak pada hampir seluruh aspek, kesehatan, sosial dan masyarakat. Oleh karena itu, ekonomi berkelanjutan menjadi sangat penting. Berbagai inovasi hadir di tengah pandemi, sistem Nadine salah satunya untuk menjawab tantangan dalam kondisi yang serba terbatas.

Lebih lanjut, Untung menyampaikan Bea Cukai menjadi sumber referensi dan corong terdepan mengenai program PEN dan rencana strategis APBN 2021. Dalam rangka menyelaraskan program itu perlu diadakan FGD di lingkungan Kemenkeu.

“Diharapkan melalui FGD ini pegawai dapat memahami dan mampu menyampaikan kebijakan Kemenkeu kepada masyarakat,” tandasnya.

#BeaCukaiUntukNegeri
#BeaCukaiMakinBaik

Jakarta – Guna meningkatkan kepatuhan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan catatan sediaan barang kena cukai atau LACK-11, Bea Cukai Jakarta bersama Direktorat IKC dan Direktorat Fasilitas Cukai menggelar asistensi dan implementasi LACK-11 pengusaha tempat penjualan (TPE).

Kepala Kantor Bea Cukai Jakarta, Untung Purwoko mengatakan pencatatan dan pelaporan LACK-11 sudah mandatory sejak 1 mei 2020. Namun, dari 790 pengusaha yang telah mempunyai NPPBKC, baru 50 TPE yang sudah melakukan pencatatan melalui Exsis Online.

“Setelah kegiatan ini, diharapkan dapat bertambah, seharusnya sudah semua TPE melakukan pencatatan dan pelaporan LACK-11 melalui aplikasi exsis online,” papar Untung.

Pada momen yang sama, Kepala Seksi Pengembangan Sistem Informasi, Didit Rudy Setyawan mengimbau kepada seluruh pengusaha untuk memiliki komitmen yang sama untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan peredaran minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal.

“Melalui pencatatan dan penyampaian LACK-11 melalui aplikasi cukai online, kami dapat menganalisis data yang menunjukkan situasi peredaran MMEA di Jakarta,” ungkap Didit.

Didit melanjutkan, melalui portal pengguna jasa, pengusaha dapat mengakses beberapa aplikasi, dalam hal ini yaitu pelayanan cukai online dan billing online apabila ada pembayaran yang harus dilakukan.

“Semua yang sudah memiliki NPPBKC, wajib melakukan registrasi di cukai online,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Seksi Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai, Achmad Sandri Qurnain menambahkan, walaupun bukan pembayar cukai penting bagi pengusaha TPE untuk patuh melakukan pencatatan dan pelaporan untuk mengontrol jangan sampai ada MMEA ilegal.

“Penyampaian data melalui aplikasi ini memudahkan pengusaha melalukan pencatatan dan pelaporan agar dapat meningkatkan kepatuhan pengusaha BKC, selain itu menjadi database berbasis excel yang mudah untuk diolah,” tandasnya.


#BeaCukaiMakinBaik #LegalItuMudah

Jakarta - Bea Cukai Jakarta mengadakan in house training (IHT) SE-15/BC/2020 tentang Presensi Daring di Lingkungan DJBC, Selasa (1/12).

Kepala Kantor BC Jakarta, Untung Purwoko menyampaikan IHT ini bertujuan agar pegawai lebih tertib dalam melaksanakan presensi secara daring.

“Dengan adanya IHT, saya harap seluruh pegawai dapat melaksanakan absensi daring secara benar sesuai SE tersebut,” ungkap Untung.

Diketahui, absensi daring melalui aplikasi telah dilaksanakan di Lingkungan DJBC sejak awal pandemi melanda negeri ini. Selain memudahkan absensi kehadiran melalui aplikasi juga mengakomodir sistem work from home (WFH) bagi pegawai.

Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama, R.R. Mayya Wulandari menjelaskan SE-15/BC/2020 menjadi pedoman bagi pegawai dalam melaksanakan presensi daring.

“Presensi daring pegawai dilaksanakan melalui aplikasi Myceisa, aplikasi PC, dan CEHRIS dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas,” paparnya.

Mayya menegaskan dalam aturan tersebut tiga poin penting yang harus diperhatikan oleh pegawai melakukan absensi daring. Pertama, jam kerja masuk paling cepat pukul 06:00 dan pulang kerja sampai dengan 23:59. Kedua, kejelasan hasil deteksi wajah. Ketiga, hasil deteksi waktu dan lokasi presensi.

“Pelaksanaan presensi daring dilakukan pada lokasi unit kerja atau lokasi lain yang telah ditentukan Pimpinan Unit Kerja,” tandasnya.

#beacukaimakinbaik
#beacukaiuntuknegeri

Dalam rangka penyeragaman penginputan nomor SKTD/SKB dalam PIB, berikut kami lampirkan surat mengenai Penegasan terkait Penulisan Nomor Surat Keterangan Bebas (SKB) dan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) pada PIB. Softcopy surat dapat didownload disini :

Unduh Disini

Formulir data registrasi Pengusaha BKC (Barang Kena Cukai) online dapat diakses disini

*Sebelum mengisi formulir diatas ini, Pastikan Perusahaan anda telah menggunakan nomor NPPBKC baru (28 Digit)
Jika masih menggunakan format permohonan lama (10 Digit), mohon untuk melakukan pembaruan terlebih dahulu ke Kantor Bea Cukai Halim.

 

Untuk Pengusaha Pabrik, Importir dan Penyalur, diharapkan untuk mengisi secara manual melalui form yang dapat diunduh disini

*Pada File Poin D - (Formulir Data Registrasi Pengusaha BKC).

Himbauan kepada Pengusaha BKC (Barang Kena Cukai) terkait dengan PMK Nomor 66/PMK/.04/2019 tentang Tata Cara Pemeberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dan PMK Nomor 94/PMK.04/2019 tentang Kewajiban Pencatatan Bagi Pengusaha Pabrik Skala Kecil, Penyalur Skala Kecil yang wajib memiliki izin, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang wajib memliki izin. Softcopy surat dapat didownload disini :

Unduh Disini

Hari/Tanggal : Rabu, 08 Maret 2017
Waktu : 09:30 s.d Selesai
Tempat : Aula KPPBC TMP A Jakarta
Acara : Sosialisasi Ketentuan Cukai dan Pengenalan Pita Cukai Tahun 2017

Mohon untuk mengonfirmasikan kehadiran perwakilan perusahaan melalui:

  • Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. / Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. atau
  • Telepon: (021) 8092548 / 0812 8259 0665

Materi Sosialisasi dapat anda dapatkan pada menu Data & Publikasi - > MATERI SOSIALISASI -> Sosialisasi Pita Cukai 2017

Kemajuan teknologi informasi merupakan keniscayaan zaman dari masa ke masa. Hampir seluruh perusahaan maupun instansi pemerintah berlomba-lomba memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Salah satunya adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Instansi pemerintah yang berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Tuntutan pelayanan agar lebih efektif dan efisien, optimalisasi pemanfaatan infrastruktur DJBC, penghematan APBN juga melatarbelakangi DJBC untuk menerapkan sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) Internet. PDE Internet merupakan media penyampaian terbaru yang dapat digunakan oleh para stakeholders (pengusaha importir /  eksportir) untuk mengajukan Pemberitahuan Pebean berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) maupun Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC).

Selengkapnya...

Di situs mesin pencari Google, saya coba mengetik kata “bea cukai” pada kolom pencarian. Setelah saya mengetik kata tersebut, Google secara otomatis menyarankan beberapa kata kunci yang sering digunakan orang-orang dalam mesin pencari, di antaranya “bea cukai tanjung priok”, “bea cukai kurs”, “bea cukai karir”, dan sebagainya seperti di bawah ini:

Selengkapnya...

Pemerintah  telah menerbitkan tiga peraturan yang mendukung implementasi pengenaan cukai Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) seperti Vape-Rokok Elektrik. Tiga aturan ini adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.66/PMK.04/2018 tentang Tata Vara Pemberian Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), PMK No.67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, serta PMK No.68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai.

Selengkapnya...

Perkembangan Industri rokok di Indonesia telah berlangsung dengan sedemikian pesatnya dalam rentang waktu yang lama. Sebagian besar kegiatan industri rokok terpusat di Pulau Jawa. Hal ini tak bisa dipungkiri karena sejarah rokok, utamanya rokok kretek, dimulai di Kota Kudus Jawa Tengah pada sekitar tahun 1870-an.

Selengkapnya...