Berita

 
Bea Cukai memperbarui aturan pelayanan segera (rush handling) atas barang impor tertentu yang karakteristiknya perlu segera dikeluarkan dari kawasan pabean sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.04/2021 yang menggantikan PMK Nomor 148 tahun 2007 yang berlaku sebelumnya.
 
Kepala Kantor Bea Cukai Jakarta, Untung Purwoko menyampaikan latar belakang dikeluarkannya peraturan ini di antaranya yaitu layanan rush handling yang masih dilakukan secara manual, kepatuhan layanan yang belum tinggi, dan ketentuan yang berlaku sebelumnya belum mencakup berbagai hal sehingga diperlukan adanya perubahan.
“Diharapkan melalui IHT ini pegawai mengetahui detail mengenai rush handling sehingga dapat melaksanakan pelayanan dengan baik,” ujar Untung Purwoko dalam in house training (IHT) aturan ini, Kamis (26/8).
 
Selama pandemi Covid-19, Bea Cukai Jakarta memberikan pelayanan rush handling importasi barang bantuan penanganan covid-19.
 
Pada kesempatan yang sama, Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama, Rusli Chaniago menjelaskan pokok perubahan aturan tersebut, yang pertama yairu penggunaan sistem otomasi layanan rush handling yang sebelumnya masih dilakukan secara manual. Kedua, penambahan kriteria dan jenis barang yang dapat dilayani dengan mekanisme rush handling.
 
“Beberapa kriteria dan jenis barang yang dapat dilayani dengan segera yaitu seperti jenazah, organ tubuh manusia, binatang/tumbuhan hidup, surat kabar/majalah, dokumen, obat-obatan yang peka waktu, atau barang lainnya yang telah mendapat izin dari Kepala Kantor Bea Cukai,” paparnya.
 
Ketiga, yaitu ditetapkannya Service Level Agreement (SLA) Layanan yang dapat memakan waktu hanya selama dua s.d. lima jam dan pokok perubahan lainnya.
“Pembaruan peraturan ini diharapkan mampu memberikan fasilitas untuk memenuhi perkembangan bisnis dan kebutuhan praktik di lapangan, serta memberikan pelayanan yang terbaik, efektif, dan efisien kepada para pengguna jasa,” tandas Rusli.

Dalam rangka memperingati ulang tahun kemerdekaan ke-74 RI, Bea Cukai jakarta kenang jasa para pahlawan dengan gelar berbagai perlombaan, mulai dari catur hingga joget kursi.

Selengkapnya...

Bea Cukai Jakarta melakukan pemotongan dan pembagian hewan qurban pada Minggu (11/08/2019) yang berlokasi  di halaman Kantor Bea Cukai Jakarta, berkaitan dengan momen Hari Raya Idul Adha 1440 H.

Selengkapnya...

Menteri keuangan Ibu Sri Mulyani bersama, Dirjen Bea Cukai Bapak, Heru Pambudi serta Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Bapak Oentarto Wibowo datang langsung ke posko bantuan informasi yang terletak di Kantor Bea Cukai Halim untuk mendampingi para keluarga penumpang pesawat Lion Air JT610.

Selengkapnya...

Jakarta – Laksanakan program pembinaan mental (bintal) integritas bagi pegawai, Bea Cukai Jakarta menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar acara bertajuk “Penguatan Budaya Antikorupsi”, Kamis (9/9).
 
Direktur Kepatuhan Internal, Agus Hermawan mengapresiasi Bea Cukai Jakarta atas terselenggaranya acara ini yang sejalan dengan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 
“Reformasi telah berjalan dengan baik di Bea Cukai, serta penguatan integritas terus dilakukan secara berkesinambungan,” ungkapnya.
 
Ia berharap acara ini bukan hanya seremonial tetapi benar-benar diimpelementasikan.
 
“Pimpinan dan para pegawai saling menjaga dan mengingkatkan untuk terus menjaga kejujuran dan sikap dasar pegawai bea cukai dalam pelaksaan tugas,” tegas Agus.
Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Niken Ariati mengatakan Kementerian Keuangan telah bekerja bersama dengan KPK sejak 2007, dan Bea Cukai salah satu unit organisasi yang menjadi pilot project reformasi birokrasi yang menyeluruh.
 
“KPK bukan satu-satunya yang berwenang menangani korupsi, bersama kepolisian dan kejaksaan, namun memberantas korupsi adalah tanggung jawab semua warga Indonesia,” ujar Niken.
Niken mengatakan program bintal sebagai pendorong dan pengingat individu di dalam organisasi tetap berintegritas. Namun tak hanya itu, sistem yang “terang” menjadi kunci dalam pencegahan korupsi.
 
“Sistem yang terbuka dan transparan dapat mempersempit ruang individu melakukan fraud atau tindakan korupsi,” tuturnya.
 
Niken menegaskan dengan organisasi yang berintegritas dan sistem yang terbuka, pencegahan korupsi yang utama adalah dari dalam diri individu.
 
“Yang dilakukan individu dalam pencegahan korupsi di antaranya yaitu menghindari rangkap jabatan, menolak gratifikasi, memberikan contoh keteladanan, menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.
 

 

Jakarta – Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani melakukan kunjungan kerja ke kantor Bea Cukai Jakarta, Rabu (1/9). Ini merupakan kunjungan pertamanya sejak menjabat Maret 2021 lalu sebagai Dirjen Bea Cukai menggantikan Heru Pambudi.


Dalam kesempatan ini, Askolani menyampaikan bahwa Bea Cukai terus melakukan evaluasi dan menyusun strategi dalam penguatan reformasi guna dorong ekonomi.

“Terdapat empat strategi penguatan reformasi menuju bea cukai makin baik di antaranya yaitu pengutan integritas, efesiensi pelayanan, efektivitas pengawasan, optimalisasi penerimaan,” paparnya.

Askolani menegaskan bahwa keempat poin tersebut merupakan upaya nyata Bea Cukai untuk terus melakukan perbaikan dalam bidang pengawasan maupun pelayanan guna mendorong ekonomi di tengah kondisi pandemi.

Ia berharap seluruh pegawai dapat melaksanakan pedoman tersebut dengan konsisten dan baik.

“Tetap laksanakan pedoman ini dimana pun Anda bertugas,” tegas Askolani.

Pada momen ini, Ia juga menyampaikan dukungan kepada Kantor Bea Cukai Jakarta yang tengah berjuang menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Askolani mengatakan Bea Cukai Jakarta sudah sangat baik, inovatif dan kreatif. Tak luput, ia juga mengapresiasi dan berterima kasih atas apa yang telah diberikan Bea Cukai Jakarta.

“Semoga Bea Cukai Jakarta dapat mewujudkan WBBM, tentu saja itu bukan sekadar labeling tetapi diimplementasikan saat bekerja,” pungkasnya.

Jakarta - Bea Cukai Jakarta terima kunjungan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta, Rusman Hadi, Rabu (25/8).
 
Kepala Kantor Bea Cukai Jakarta, Untung Purwoko menyambut langsung kedatangan Kakanwil Jakarta.
 
Pada pertemuan ini, Rusman Hadi menyampaikan dukungan kepada kantor BC Jakarta yang sedang berjuang menuju predikat wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).
 
“Semoga kantor Bea Cukai Jakarta bisa meraih predikat WBBM di tahun 2021,” ujarnya
 
 
Jakarta - Bea Cukai Jakarta mengadakan in house training tips komunikasi yang disampaikan oleh Tim Bravo Bea Cukai, Selasa (24/8).
Kepala Kantor Bea Cukai Jakarta, Untung Purwoko mengharapakan pegawai dapat mengimplementasikan materi dari kegiatan ini saat bekerja maupun berhadapan dengan pengguna jasa guna mendukung suksesnya pencanangan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
 
“Kemampuan komunikasi yang baik diperlukan pegawai agar dapat memberikan pelayanan yang mudah dipahami oleh pengguna jasa,” ungkap Untung.
Pada momen yang sama, Kasubdit PLI Direktorat Kepabeanan International dan Antar Lembaga (KIAL), Hatta Wardhana mengaku senang ia dan tim Bravo Bea Cukai diberi kesempatan untuk mengisi IHT terkait materi terkait tips komunikasi.
 
“Semoga bisa membawa manfaat bagi rekan-rekan pegawai di sini. Mengenal lebih dekat dengan bravo bea cukai terutama terkait pengelolaan contact centre pada layanan informasi,” tuturnya.
 
Pada kesempatan ini, Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama Direktorat KIAL, Dewi Nikmal Maula menyampaikan dalam menjalin komunikasi yang baik dengan pelanggan, sudah pasti agent membutuhkan keterampilan berbicara.
 
Ia melanjutkan, tuggas agent adalah menciptakan ketertarikan pelanggan dengan komunikasi yang dilakukannya dalam memberikan informasi.
“Hal-hal yang perlu diperhatikan agent ketika berbicara dengan pengguna contact center ialah kecepatan dan kejelasan berbicara, intonasi berbicara dan bahasa yang dimengerti,” pungkas Dewi.

Dalam rangka penyeragaman penginputan nomor SKTD/SKB dalam PIB, berikut kami lampirkan surat mengenai Penegasan terkait Penulisan Nomor Surat Keterangan Bebas (SKB) dan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) pada PIB. Softcopy surat dapat didownload disini :

Unduh Disini

Formulir data registrasi Pengusaha BKC (Barang Kena Cukai) online dapat diakses disini

*Sebelum mengisi formulir diatas ini, Pastikan Perusahaan anda telah menggunakan nomor NPPBKC baru (28 Digit)
Jika masih menggunakan format permohonan lama (10 Digit), mohon untuk melakukan pembaruan terlebih dahulu ke Kantor Bea Cukai Halim.

 

Untuk Pengusaha Pabrik, Importir dan Penyalur, diharapkan untuk mengisi secara manual melalui form yang dapat diunduh disini

*Pada File Poin D - (Formulir Data Registrasi Pengusaha BKC).

Himbauan kepada Pengusaha BKC (Barang Kena Cukai) terkait dengan PMK Nomor 66/PMK/.04/2019 tentang Tata Cara Pemeberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dan PMK Nomor 94/PMK.04/2019 tentang Kewajiban Pencatatan Bagi Pengusaha Pabrik Skala Kecil, Penyalur Skala Kecil yang wajib memiliki izin, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang wajib memliki izin. Softcopy surat dapat didownload disini :

Unduh Disini

Hari/Tanggal : Rabu, 08 Maret 2017
Waktu : 09:30 s.d Selesai
Tempat : Aula KPPBC TMP A Jakarta
Acara : Sosialisasi Ketentuan Cukai dan Pengenalan Pita Cukai Tahun 2017

Mohon untuk mengonfirmasikan kehadiran perwakilan perusahaan melalui:

  • Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. / Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. atau
  • Telepon: (021) 8092548 / 0812 8259 0665

Materi Sosialisasi dapat anda dapatkan pada menu Data & Publikasi - > MATERI SOSIALISASI -> Sosialisasi Pita Cukai 2017

Kemajuan teknologi informasi merupakan keniscayaan zaman dari masa ke masa. Hampir seluruh perusahaan maupun instansi pemerintah berlomba-lomba memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Salah satunya adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Instansi pemerintah yang berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Tuntutan pelayanan agar lebih efektif dan efisien, optimalisasi pemanfaatan infrastruktur DJBC, penghematan APBN juga melatarbelakangi DJBC untuk menerapkan sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) Internet. PDE Internet merupakan media penyampaian terbaru yang dapat digunakan oleh para stakeholders (pengusaha importir /  eksportir) untuk mengajukan Pemberitahuan Pebean berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) maupun Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC).

Selengkapnya...

Di situs mesin pencari Google, saya coba mengetik kata “bea cukai” pada kolom pencarian. Setelah saya mengetik kata tersebut, Google secara otomatis menyarankan beberapa kata kunci yang sering digunakan orang-orang dalam mesin pencari, di antaranya “bea cukai tanjung priok”, “bea cukai kurs”, “bea cukai karir”, dan sebagainya seperti di bawah ini:

Selengkapnya...

Pemerintah  telah menerbitkan tiga peraturan yang mendukung implementasi pengenaan cukai Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) seperti Vape-Rokok Elektrik. Tiga aturan ini adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.66/PMK.04/2018 tentang Tata Vara Pemberian Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), PMK No.67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, serta PMK No.68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai.

Selengkapnya...

Perkembangan Industri rokok di Indonesia telah berlangsung dengan sedemikian pesatnya dalam rentang waktu yang lama. Sebagian besar kegiatan industri rokok terpusat di Pulau Jawa. Hal ini tak bisa dipungkiri karena sejarah rokok, utamanya rokok kretek, dimulai di Kota Kudus Jawa Tengah pada sekitar tahun 1870-an.

Selengkapnya...